Dianggap Kerja Konkret, Program Sahabat Saksi dan Korban Banjir Dukungan dari Komisi III DPR-RI
Jakarta – Komisi III DPR-RI mengapresiasi dan mendukung kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam membangun terobosan untuk memperluas dan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat lewat pembentukan Sahabat Saksi dan Korban. Hal itu, disampaikan saat Rapat Kerja bersama Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, Selasa (06/06/23).
Siti Nurizka Puteri Jaya, Anggota Komisi III, memberikan dukungan penuh berkaitan dengan kebijakan dan anggaran yang dibutuhkan pelaksanaan program. Ia berpendapat maraknya tindak kejahatan dan kriminalisasi korban sudah seharusnya diberi dukungan lewat Sahabat Saksi dan Korban.
“Melihat perkembangan hukum saat ini, menurut saya Program Sahabat Saksi & Korban adalah program positif yang harus didukung, (program ini adalah) salah satu langkah konkret LPSK untuk melindungi dan mendukung para saksi atau korban dalam proses kasus yang sedang berjalan. “, ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Ia berharap, Sahabat Saksi dan Korban dalam praktiknya dapat berjejaring dan bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam melakukan kerja-kerja perlindungan atau dapat membentuk Center of Healing bagi masyarakat umum.
Masifnya kejahatan yang terjadi dari pusat hingga daerah harus diantisipasi dan ditangani dengan baik, melalui 548 aktor Sahabat Saksi Korban yang sudah tersebar diseluruh Indonesia. Mereka diharapkan dapat menjadi pendamping saksi dan korban serta dapat berkontribusi besar dalam menurunkan angka kejahatan.
“Program ini dapat bersinergi & kolaborasi dengan para lembaga pejuang hak-hak semua golongan masyarakat, mengedepankan asas keberpihakan kepada masyarakat yang rawan terkena berbagai masalah HAM, khususnya masyarakat yang kurang mampu”, pangkasnya.
Dukungan juga datang dari beberapa anggota komisi III DPR-RI. Para anggota Dewan berpandangan optimis, LPSK dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan melahirkan output program yang sangat baik, supaya berdampak pada citra baik dan kinerja yang tepat sasaran hingga akses keadilan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat tidak menjadi retorika belaka.
(MRA)
